Satu ArsipSatu ArsipDirektori Peraturan

Cari peraturan

3.326 peraturan ditemukan untuk “jasa keuangan”

Menampilkan102050dari 3.326 peraturan

SEOJK Otoritas Jasa Keuangan 10/SEOJK.05/2016
14 Apr 2016

Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganJasa KeuanganPerbankan

SEOJK Otoritas Jasa Keuangan 11/SEOJK.04/2014
24 Jul 2014

Kewajiban Penyampaian Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pengumuman kepada Masyarakat oleh Pelaku Pasar Modal yang Batas Waktunya Jatuh pada Hari Libur

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganJasa KeuanganPasar Modal

SEOJK Otoritas Jasa Keuangan 21/SEOJK.05/2016
27 Jun 2016

Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Utang dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganJasa KeuanganKorporasi & Badan Usaha

SEOJK Otoritas Jasa Keuangan 22/SEOJK.05/2016
27 Jun 2016

Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganKeuangan NegaraJasa Keuangan

POJK 3/POJK.05/2013
12 Sep 2013

Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-bank

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganJasa KeuanganPerbankan

POJK 4/2023
31 Mar 2023

Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganJasa KeuanganPasar Modal

PERBUP Kabupaten Asahan 9/2018
30 Jan 2018

Tata Cara Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir bagi Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Baitul Maal Waat Tamwil, Lembaga Keuangan Mikro, dan Usaha Mikro yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan

1 sumberKabupaten AsahanKeuangan DaerahJasa Keuangan

POJK 1/POJK.07/2013
Tidak Berlaku

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganPerlindungan KonsumenJasa Keuangan

POJK 3/POJK.05/2013

Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-bank

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganJasa KeuanganPerbankan

POJK 3/POJK.02/2014
Tidak Berlaku

Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganJasa Keuangan

POJK 1/POJK.07/2014

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganJasa Keuangan

POJK 5/POJK.05/2013

Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganJaminan SosialJasa Keuangan

POJK 4/POJK.04/2014

Tata Cara Penagihan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganJasa Keuangan

PERMA 4/2025
30 Des 2025

Tata Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Pelindungan Konsumen

1 sumberJasa KeuanganPerlindungan Konsumen

POJK 5/POJK.05/2013
31 Des 2013

Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganJaminan SosialJasa Keuangan

PERDA Kabupaten Kulon Progo 3/2014
10 Mar 2014

Penyertaan Modal dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jasa Keuangan Mikro Binangun Wates

1 sumberKabupaten Kulon ProgoJasa KeuanganKorporasi & Badan Usaha

PERBAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PER-11/1.02/PPATK/06/2013
22 Jul 2013

Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganJasa KeuanganAntikorupsi & Integritas

PERMEN Kementerian Keuangan 251/PMK.03/2008
31 Des 2008

Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Kementerian KeuanganPajak & RetribusiJasa Keuangan

PERDIRJEN Pajak PER-03/PJ/2020
20 Feb 2020

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan atau Telah Mendapatkan Izin dari Otoritas Jasa Keuangan

PajakJasa KeuanganPajak & Retribusi

PERMEN Kementerian Keuangan 233/PMK.01/2012
26 Des 2012
Tidak Berlaku

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan

2 sumberKementerian KeuanganPengadaan Pemerintah