Cari peraturan
KEPMEN Kementerian Keuangan 470/KMK.017/1999
4 Okt 1999
Tidak Berlaku
Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/KMK.017/1997 tentang Jasa Akuntan Publik
KEPMEN Kementerian Keuangan 241/KMK.01/2002
16 Mei 2002
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.01/1997 tentang Ketentuan Pemberian Uang Ganjaran kepada Mereka yang Telah Memberikan Jasa dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pelanggaran Administrasi Kepabeanan dan Cukai
KEPMEN Kementerian Keuangan 411/KMK.01/2000
2 Okt 2000
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.01/1997 tentang Ketentuan Pemberian Uang Ganjaran kepada Mereka yang Telah Memberikan Jasa dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pelanggaran Administrasi Kepabeanan dan Cukai
KEPMEN Kementerian Keuangan 63/KMK.03/2002
26 Feb 2002
Tidak Berlaku
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.04/2001 tentang Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
PERMEN Kementerian Keuangan 57/PMK.01/2006
13 Jul 2006
Perubahan Penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, dan Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dalam Keputusan Menteri Keuangan yang Mengatur Jasa Akuntan Publik dan Penilai
KEPDIRJEN Pajak KEP-250/PJ.52/1991
22 Jul 1991
Jasa-Jasa Lain yang Berkaitan dengan Pencarian Sumber-Sumber dan Pemboran Minyak, Gas Bumi dan Panas Bumi yang Mendapat Penundaan Pembayaran PPN Sebagaimana Dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 572/KMK.01/1989
PERDIRJEN Pajak PER-1/PJ/2025
3 Jan 2025
Petunjuk Teknis Pembuatan Faktur Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
KEPMEN Kementerian Keuangan 545/KMK.01/1997
3 Nov 1997
Tidak Berlaku
Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMK.01/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan dalam Rangka Pembangunan Industri/Industri Jasa
KEPMEN Kementerian Keuangan 600/KMK.04/1995
14 Des 1995
Tidak Berlaku
Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 598/KMK.04/1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Tertentu
KEPMEN Kementerian Keuangan 508/KMK.01/2004
19 Okt 2004
Penunjukan Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan untuk Melakukan Tugas Verifikasi atas Tagihan Imbalan Jasa yang Diajukan Surveyor Berdasarkan Perjanjian Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Surveyor
KEPMEN Kementerian Keuangan 315/KMK.01/2003
11 Jul 2003
Penunjukan Badan Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Melakukan Tugas Verifikasi atas Tagihan Imbalan Jasa yang Diajukan Surveyor Berdasarkan Perjanjian Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Surveyor
KEPMEN Kementerian Keuangan 495/KMK.01/2000
24 Nov 2000
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 189/KMK.01/2000 tentang Penetapan Penghasilan dan Pemberian Fasilitas, Uang Jasa Akhir Masa Jabatan serta Jasa Produksi/Bonus bagi Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perusahaan Umum
KEPMEN Kementerian Keuangan 28/MK.10/2019
18 Jun 2019
Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 25 Juni 2019 Menteri Keuangan
KEPMEN Kementerian Keuangan 27/MK.10/2019
11 Jun 2019
Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan 18 Juni 2019 Menteri Keuangan
KEPMEN Kementerian Keuangan 24/MK.10/2019
23 Mei 2019
Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan 28 Mei 2019 Menteri Keuangan
KEPMEN Kementerian Keuangan 23/MK.10/2019
14 Mei 2019
Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan 21 Mei 2019 Menteri Keuangan
KEPMEN Kementerian Keuangan 20/MK.10/2019
23 Apr 2019
Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 24 April 2019 sampai dengan 30 April 2019 Menteri Keuangan
KEPMEN Kementerian Keuangan 19/MK.10/2019
16 Apr 2019
Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 17 April 2019 sampai dengan 23 April 2019 Menteri Keuangan
KEPMEN Kementerian Keuangan 56/MK.10/2019
3 Des 2019
Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2019.
KEPMEN Kementerian Keuangan 45/MK.10/2019
1 Okt 2019