Cari peraturan

Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 3 September 2019.

Kementerian KeuanganPajak & RetribusiKepabeanan & Cukai

Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan 20 Agustus 2019.

Kementerian KeuanganPajak & RetribusiKepabeanan & Cukai

Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan 11 Juni 2019.

Kementerian KeuanganPajak & RetribusiKepabeanan & Cukai

Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 07 November 2012 sampai dengan 13 November 2012.

Kementerian KeuanganPajak & RetribusiKepabeanan & Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/MK/KF.4/2025 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan 13 Mei 2025

Kementerian KeuanganPajak & RetribusiKepabeanan & Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/MK/KF.4/2025 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 30 April 2025 sampai dengan 6 Mei 2025

Kementerian KeuanganPajak & RetribusiKepabeanan & Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/MK/KF.4/2025 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 23 April 2025 sampai dengan 29 April 2025

Kementerian KeuanganPajak & RetribusiKepabeanan & Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/KM.10/KF.4/2025 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 16 April 2025 sampai dengan 22 April 2025

Kementerian KeuanganPajak & RetribusiKepabeanan & Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/KM.10/KF.4/2025 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 9 April 2025 sampai dengan 15 April 2025

Kementerian KeuanganPajak & RetribusiKepabeanan & Cukai

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KM.10/KF.4/2024 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan 5 November 2024

Kementerian KeuanganPajak & RetribusiKepabeanan & Cukai

Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1987 Tanggal 26 Januari 1987 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran/Pemasukan/Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari/ke/di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dan Pulau-Pulau di Sekitarnya yang Dinyatakan sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)

Kementerian KeuanganPajak & RetribusiKepabeanan & Cukai

Pengadaan Langsung secara Elektronik Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung di Kementerian Keuangan

2 sumberKementerian Keuangan

Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3 sumberPengadaan Pemerintah

Istilah cocok pada subjek

Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan

2 sumberKementerian Keuangan

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Balai Lelang

2 sumberKementerian KeuanganAntikorupsi & Integritas

Istilah cocok pada subjek

Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Penatausaha Penerusan Pinjaman atas Beban Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

2 sumberKementerian KeuanganKeuangan NegaraPerbankan

Istilah cocok pada subjek

Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran secara serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi Termasuk yang Terkait dengan Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi serta Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro

2 sumberPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Istilah cocok pada subjek

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

2 sumberKabupaten AgamPajak & Retribusi

Istilah cocok pada subjek

Tata Cara Pelaporan Transaksi bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya

1 sumberPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Istilah cocok pada subjek

Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2026

1 sumberKabupaten PurworejoKeuangan Daerah

Istilah cocok pada subjek