Satu ArsipSatu ArsipDirektori Peraturan

Cari peraturan

823 peraturan ditemukan untuk “penerimaan negara bukan pajak”

Menampilkan102050dari 823 peraturan

PP 42/2022
1 Nov 2022

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

3 sumberPNBP & Tarif LayananRiset & Ilmu Pengetahuan

PP 80/2021
10 Agu 2021

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

3 sumberPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PP 76/2020
22 Des 2020

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

+3 sumberPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PP 62/2020
26 Okt 2020

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan

+3 sumberPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PP 53/2019
31 Jul 2019

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia

+3 sumberPNBP & Tarif LayananPelayanan Publik & Tata Kelola

PP 68/2015
4 Sep 2015
Tidak Berlaku

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

+3 sumberPNBP & Tarif LayananPersaingan Usaha

PP 75/2013
21 Nov 2013

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

+3 sumberPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PP 57/2013
6 Agu 2013
Tidak Berlaku

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Pertahanan

+3 sumberPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PP 106/2012
24 Des 2012
Tidak Berlaku

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

+3 sumberPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PP 47/2010
24 Mei 2010
Tidak Berlaku

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

+3 sumberPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PP 47/2009
11 Jun 2009
Tidak Berlaku

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi

+3 sumberPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PP 39/2009
4 Jun 2009
Tidak Berlaku

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

+3 sumberPNBP & Tarif LayananPemuda & Olahraga

PP 77/2005
30 Des 2005
Tidak Berlaku

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

+3 sumberPNBP & Tarif LayananRiset & Ilmu Pengetahuan

PP 42/2005
25 Okt 2005
Tidak Berlaku

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia

+3 sumberPNBP & Tarif LayananPelayanan Publik & Tata Kelola

PP 40/2003
14 Jul 2003
Tidak Berlaku

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup

3 sumberPNBP & Tarif LayananLingkungan Hidup

PP 42/2001
5 Jun 2001
Tidak Berlaku

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

+3 sumberPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PP 67/2000
21 Agu 2000
Tidak Berlaku

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)

+3 sumberPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PP 74/2019
17 Okt 2019

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional

3 sumberPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PP 33/2024
22 Agu 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

+3 sumberPNBP & Tarif LayananDigital & Telekomunikasi

PP 33/2017
11 Sep 2017
Tidak Berlaku

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

+3 sumberPNBP & Tarif LayananDigital & Telekomunikasi