Satu ArsipSatu ArsipDirektori Peraturan

Cari peraturan

823 peraturan ditemukan untuk “penerimaan negara bukan pajak”

Menampilkan102050dari 823 peraturan

PP 27/2018
11 Jul 2018

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana

3 sumberPNBP & Tarif LayananKebencanaan

PP 19/2006
30 Mei 2006
Tidak Berlaku

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan

+3 sumberPNBP & Tarif LayananKelautan & Perikanan

PP 109/2021
25 Okt 2021

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

+3 sumberPNBP & Tarif LayananAntikorupsi & Integritas

PP 38/2009
28 Mei 2009
Tidak Berlaku

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

+3 sumberPNBP & Tarif LayananHak Asasi Manusia

PP 16/1999
27 Feb 1999

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman di Bidang Pengadilan Niaga

3 sumberPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PP 66/2020
10 Nov 2020
Tidak Berlaku

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

+3 sumberPNBP & Tarif LayananDigital & Telekomunikasi

PP 72/1999
30 Jul 1999

Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman

+3 sumberPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PP 82/2007
28 Des 2007
Tidak Berlaku

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

+3 sumberPNBP & Tarif LayananHak Asasi Manusia

PP 10/2002
17 Apr 2002

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

3 sumberPNBP & Tarif LayananLingkungan Hidup

PERMEN Kementerian Keuangan 190/PMK.02/2017
11 Des 2017
Tidak Berlaku

Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

2 sumberKementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananKeuangan Negara

PERMEN Kementerian Hukum dan HAM 15/2013
3 Apr 2013
Tidak Berlaku

Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian melalui Bank Persepsi dan Pos Persepsi

2 sumberKementerian Hukum dan HAMPNBP & Tarif LayananKeimigrasian

PERMEN Kementerian Keuangan 203/PMK.02/2018
31 Des 2018
Tidak Berlaku

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

2 sumberKementerian KeuanganEnergiPNBP & Tarif Layanan

PERMEN Kementerian Perhubungan 71/2015
6 Apr 2015
Tidak Berlaku

Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

2 sumberKementerian PerhubunganPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PERMEN Kementerian Keuangan 165/PMK.02/2019
6 Nov 2019
Tidak Berlaku

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Uang Kuliah Tunggal yang Berlaku pada Politeknik Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3 sumberKementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananPekerjaan Umum & Konstruksi

PERMEN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019
4 Okt 2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan

3 sumberKementerian Lingkungan Hidup dan KehutananPNBP & Tarif LayananKehutanan

PERMEN Kementerian Komunikasi dan Informatika 1/2024
19 Jan 2024

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

2 sumberKementerian Komunikasi dan InformatikaPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PERMEN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
11 Nov 2019

Tata Cara Pemanfaatan Kayu dan/atau Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Kegiatan Usaha Perkebunan yang Memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan

3 sumberKementerian Lingkungan Hidup dan KehutananKehutananPNBP & Tarif Layanan

PERMEN Kementerian Komunikasi dan Informatika 19/2016
8 Nov 2016
Tidak Berlaku

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation

2 sumberKementerian Komunikasi dan InformatikaPNBP & Tarif LayananDigital & Telekomunikasi

PERMEN Kementerian Keuangan 7/PMK.02/2023
31 Jan 2023

Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menggunakan Instrumen Pembayaran Internasional yang Diterbitkan oleh Bank Asing atau Nonbank yang Berasal dari Luar Negeri

2 sumberKementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananHak Asasi Manusia

PERMEN Kementerian Komunikasi dan Informatika 22/2017
8 Nov 2017
Tidak Berlaku

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif RP0,00 (Nol Rupiah) dan 50% (Lima Puluh Perseratus) dari Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekolah Tinggi Multi Media dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

2 sumberKementerian Komunikasi dan InformatikaDigital & TelekomunikasiPNBP & Tarif Layanan