Satu ArsipSatu ArsipDirektori Peraturan

Cari peraturan

19.223 peraturan ditemukan untuk “keuangan negara”

Menampilkan102050dari 19.223 peraturan

KEPPRES 29/1963
22 Feb 1963

Pengawasan Keuangan Negara

1 sumberKeuangan Negara

KEPPRES 242/1964
16 Sep 1964

Tugas Menteri Urusan Anggaran Negara

1 sumberKeuangan Negara

KEPPRES 3/1973
9 Jan 1973

Pembubaran Team Penertiban Keuangan Negara (PEKUNEG) dan Mencabut Keputusan Ketua Presidium Kabinet Nomor 90/U/Kep/4/1967

1 sumberKeuangan NegaraKelembagaan Negara

KEPPRES 59/1971
28 Agu 1971

Perpanjangan Tugas Mayor Jenderal R. Soerjo Ketua Team Penertiban Keuangan Negara sampai dengan 6 (Enam) Bulan

1 sumberKeuangan Negara

INPRES 1/1975
21 Jan 1975

Pengarahan Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Gabungan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertambangan, Menteri Keuangan Negara Anggota Opec

1 sumberHubungan InternasionalKeuangan Negara

PERMEN Kementerian Keuangan 33/PMK.07/2015
2 Mar 2015
Tidak Berlaku

Peta Kapasitas Fiskal Daerah

1 sumberKementerian KeuanganKeuangan Daerah

PERMEN Kementerian Keuangan 18/PMK.09/2022
8 Mar 2022

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

1 sumberKementerian KeuanganKeuangan Negara

PERGUB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 60/2021
16 Agu 2021

Insentif Fiskal Tahun 2021

1 sumberProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PERGUB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 104/2021
13 Des 2021

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 2021

1 sumberProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PERMEN Kementerian Keuangan 66/PMK.07/2011
31 Mar 2011

Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012

1 sumberKementerian KeuanganKesejahteraan Sosial

PERGUB Provinsi Papua Barat 10/2010
5 Jul 2010

Penggunaan Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah serta Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010

1 sumberProvinsi Papua BaratPekerjaan Umum & Konstruksi

PERBUP Kabupaten Boyolali 24/2019
24 Jun 2019

Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal Daerah

1 sumberKabupaten Boyolali

PERWALI Kota Pagar Alam 7/2023
17 Feb 2023

Pengelolaan Insentif Fiskal

1 sumberKota Pagar Alam

PERBUP Kabupaten Tojo Una-Una 12/2025
10 Mar 2025

Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha

1 sumberKabupaten Tojo Una-Una

KEPPRES 90/1993
4 Okt 1993

Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri

1 sumber

PERMEN Kementerian Keuangan 5/PMK.02/2009
16 Jan 2009
Tidak Berlaku

Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT. Askes (Persero)

1 sumberKementerian Keuangan

KEPMEN Kementerian Keuangan 510/KMK.03/2007
28 Des 2007

Penetapan Pejabat dan/atau Tenaga Ahli yang Dapat Memberikan Keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah yang Berwenang Melakukan Pemeriksaan dalam Bidang Keuangan Negara

Kementerian KeuanganAparatur NegaraKelembagaan Negara

KEPMEN Kementerian Keuangan 636/KMK.04/1994
29 Des 1994
Tidak Berlaku

Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiun atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah

Kementerian KeuanganAparatur NegaraPajak & Retribusi

KEPMEN Kementerian Keuangan 50/KMK.04/1994
12 Feb 1994
Tidak Berlaku

Tidak Dilakukannya Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honorarium, Uang Perangsang dan Imbalan Lainnya yang Dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan II/D Kebawah dan Anggota Abri yang Berpangkat Pembantu Letnan Satu Kebawah yang Dibebankan kepada Keuangan Negara

Kementerian KeuanganAparatur NegaraKeuangan Negara

KEPMEN Kementerian Keuangan 836/KMK.04/1992
29 Jul 1992
Tidak Berlaku

Tidak Dilakukannya Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honorarium, Uang Perangsang dan Imbalan Lainnya yang Dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan II/D Kebawah dan Anggota Abri yang Berpangkat Pembantu Letnan Satu ke Bawah yang Dibebankan kepada Keuangan Negara

Kementerian KeuanganAparatur NegaraKeuangan Negara