Satu ArsipSatu ArsipDirektori Peraturan

Cari peraturan

2.139 peraturan ditemukan untuk “pemilihan umum”

Menampilkan102050dari 2.139 peraturan

KEPPRES 55/2004
1 Jul 2004

Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahap Pertama Tahun 2004 sebagai Hari yang Diliburkan

2 sumberPemilu & Politik

KEPPRES 110/2000
26 Jul 2000

Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999

2 sumberPemerintahan DaerahKonstitusi & Dasar Negara

KEPPRES 6/2001
12 Jan 2001

Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang Baru Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999

2 sumberPemerintahan DaerahKonstitusi & Dasar Negara

KEPPRES 26/2004
2 Apr 2004

Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 sebagai Hari yang Diliburkan

2 sumberKonstitusi & Dasar NegaraPemerintahan Daerah

KEPPRES 14/2014
3 Apr 2014

Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagai Hari Libur Nasional

3 sumberKonstitusi & Dasar NegaraPemerintahan Daerah

KEPPRES 7/2009
27 Mar 2009

Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagai Hari Libur Nasional

3 sumberKonstitusi & Dasar NegaraPemerintahan Daerah

PERBAWASLU 6/2019
12 Apr 2019

Pedoman Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

2 sumberBadan Pengawas Pemilihan UmumPemerintahan DaerahPemilu & Politik

PKPU 10/2012
15 Agu 2012

Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

2 sumberKomisi Pemilihan UmumKonstitusi & Dasar NegaraPemerintahan Daerah

PKPU 4/2013
19 Feb 2013
Tidak Berlaku

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014

2 sumberKomisi Pemilihan UmumKonstitusi & Dasar NegaraKelembagaan Negara

PERPRES 15/2009
13 Apr 2009
Tidak Berlaku

Kedudukan Keuangan bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum

3 sumberAparatur NegaraPemilu & Politik

PERPRES 49/2008
26 Jul 2008
Tidak Berlaku

Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

3 sumberKelembagaan NegaraPemilu & Politik

KEPPRES 70/1985
1 Okt 1985
Tidak Berlaku

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia

2 sumberKelembagaan NegaraPemilu & Politik

KEPPRES 73/1980
27 Des 1980
Tidak Berlaku

Pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat

2 sumberPemilu & Politik

KEPPRES 5/1977
23 Feb 1977

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Minggu Tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1977

2 sumberPemilu & Politik

KEPPRES 67/2002
31 Agu 2002
Tidak Berlaku

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000

2 sumberKelembagaan NegaraPemilu & Politik

KEPPRES 81/2000
7 Jun 2000
Tidak Berlaku

Pembubaran Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum

2 sumberKelembagaan NegaraPemilu & Politik

KEPPRES 27/1986
18 Jun 1986
Tidak Berlaku

Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum

2 sumberPemilu & Politik

KEPPRES 74/1980
27 Des 1980

Tata Cara Penelitian dan Penilaian terhadap Warga Negara Republik Indonesia yang Terlibat G 30 S/PKI atau Bekas Anggota Organisasi Terlarang yang Dapat Dipertimbangkan Penggunaan Hak Memilihnya, serta Pengesahannya dalam Pemilihan Umum Tahun 1982

2 sumberPemilu & PolitikKependudukan

KEPPRES 99/1996
24 Des 1996

Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum

2 sumberPemilu & Politik

KEPPRES 80/1985
28 Des 1985
Tidak Berlaku

Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

2 sumberPemerintahan DaerahPemilu & Politik