Cari peraturan

3.326 peraturan ditemukan untuk jasa keuangan

Menampilkan102050dari 3.326 peraturan

SEOJK Otoritas Jasa Keuangan 6/SEOJK.03/2015
6 Feb 2015

Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif oleh Bank

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganPerbankan

SEOJK Otoritas Jasa Keuangan 1/SEOJK.07/2014
14 Feb 2014

Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Menigkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan Masyarakat

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganPerlindungan Konsumen

SEOJK Otoritas Jasa Keuangan 18/SEOJK.03/2025
24 Jul 2025

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganKorporasi & Badan Usaha

SEOJK Otoritas Jasa Keuangan 3/SEOJK.03/2021
15 Jan 2021

Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SEOJK SLIK)

1 sumberOtoritas Jasa Keuangan

SEOJK Otoritas Jasa Keuangan 5/SPEOJK.05/2014
1 Apr 2014

Laporan Keuangan Bulanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganJaminan Sosial

SEOJK Otoritas Jasa Keuangan 11/SEOJK.05/2021
23 Mar 2021

Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganJasa KeuanganAntikorupsi & Integritas

SEOJK Otoritas Jasa Keuangan 37/SEOJK.05/2017
17 Jul 2017

Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-bank

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganAntikorupsi & IntegritasPerindustrian

SEOJK Otoritas Jasa Keuangan 21/SEOJK.07/2025
24 Okt 2025

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganRiset & Ilmu Pengetahuan

SEOJK Otoritas Jasa Keuangan 16/SEOJK.07/2025
3 Jul 2025

Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganAntikorupsi & IntegritasHukum Pidana

SEOJK Otoritas Jasa Keuangan 2/SEOJK.05/2022
25 Jan 2022

Akad yang Digunakan dalam Kegiatan Usaha dan Sumber Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Lembaga Keuangan Mikro yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganJasa Keuangan

SEOJK Otoritas Jasa Keuangan 12/SEOJK.05/2016
18 Apr 2016

Persyaratan Pengetahuan di Bidang Dana Pensiun serta Tata Cara Pemenuhannya bagi Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan

1 sumberOtoritas Jasa KeuanganJasa KeuanganAparatur Negara

PERMEN Kementerian Keuangan 137/PMK.02/2020
25 Sep 2020

Penetapan Tarif Nol Rupiah atas Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan karena Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

1 sumberKementerian KeuanganKesehatanPerdagangan

Kementerian Keuangan

PERMEN Kementerian Keuangan 8/PMK.02/2006
16 Feb 2006
Tidak Berlaku

Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum

1 sumberKementerian KeuanganPengadaan PemerintahKeuangan Daerah

Kementerian Keuangan

PERMEN Kementerian Keuangan 259/KMK.017/1993
27 Feb 1993
Tidak Berlaku

Penerusan Pinjaman, Tingkat Bunga dan Jasa Penatausahaan Penerusan Pinjaman dalam Rangka Bantuan Luar Negeri

1 sumberKementerian KeuanganKeuangan Negara

Kementerian Keuangan

PERBAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PER-11/1.02.1/PPATK/09/2011
28 Des 2011
Tidak Berlaku

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Penyelenggara Pos

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganAntikorupsi & IntegritasDigital & Telekomunikasi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

PERBAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PER-02/1.02/PPATK/02/15/2015
13 Mar 2015
Tidak Berlaku

Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganAntikorupsi & IntegritasHukum Pidana

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

KEPMEN Kementerian Keuangan 570/KMK.01/1997
12 Nov 1997

Ketentuan Pemberian Uang Ganjaran kepada Mereka yang Telah Memberikan Jasa dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pelanggaran Administrasi Kepabeanan dan Cukai

Kementerian KeuanganKepabeanan & CukaiHukum Pidana

Kementerian Keuangan

KEPMEN Kementerian Keuangan 423/KMK.06/2002
30 Sep 2002
Tidak Berlaku

Jasa Akuntan Publik

Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan

KEPMEN Kementerian Keuangan 43/KMK.017/1997
27 Jan 1997
Tidak Berlaku

Jasa Akuntan Publik

Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan

KEPMEN Kementerian Keuangan 57/KMK.017/1996
6 Feb 1996

Jasa Penilai Publik

Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan