Cari peraturan

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

3 sumberKementerian Koordinator Bidang PerekonomianKoperasi & UMKMJasa Keuangan

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha rakyat

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

3 sumberKementerian Koordinator Bidang PerekonomianKoperasi & UMKMJasa Keuangan

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Perkoperasian

1 sumberKabupaten PatiKoperasi & UMKM

Istilah cocok pada subjek

Perkoperasian

1 sumberKabupaten Muna BaratKoperasi & UMKM

Istilah cocok pada subjek

Perkoperasian

1 sumberKabupaten SukoharjoKoperasi & UMKM

Istilah cocok pada subjek

Perkoperasian

1 sumberKota SurakartaKoperasi & UMKM

Istilah cocok pada subjek

Penyelenggaraan Perkoperasian

1 sumberKabupaten BloraKoperasi & UMKM

Istilah cocok pada subjek

Penyelenggaraan Perkoperasian

1 sumberKota PayakumbuhKoperasi & UMKM

Istilah cocok pada subjek

Tentang Penyelenggaraan Perkoperasian

1 sumberKabupaten PringsewuKoperasi & UMKM

Istilah cocok pada subjek

Pengelolaan Perkoperasian

1 sumberKota GunungsitoliKoperasi & UMKM

Istilah cocok pada subjek

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian

1 sumberKabupaten BandungKoperasi & UMKM

Istilah cocok pada subjek

Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

2 sumberKementerian Koordinator Bidang PerekonomianKoperasi & UMKMJasa Keuangan

Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

1 sumberKementerian Koordinator Bidang PerekonomianKoperasi & UMKMJasa Keuangan

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Perlindungan, Pemberdayaan, Pengembangan Usaha Mikro serta Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

1 sumberKota DepokPerdaganganKoperasi & UMKM

Perlindungan, Pemberdayaan, Pengembangan Usaha Mikro Serta Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Tata Cara Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi

2 sumberKementerian Koperasi dan UKMAparatur NegaraKoperasi & UMKM

Kontribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

1 sumberKota BimaKoperasi & UMKM

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang

+3 sumberKetenagakerjaan

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

1 sumberKabupaten Rokan HilirKelembagaan NegaraKetenagakerjaan

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir

Pengembangan Inkubator Wirausaha

+3 sumber

Pengembangan Inkubator Wirausaha

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

1 sumberKabupaten BarruKelembagaan NegaraKetenagakerjaan

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA