Cari peraturan

35.241 peraturan ditemukan untuk keuangan daerah

Menampilkan102050dari 35.241 peraturan

PERDA Kabupaten Jayapura 2/2007

Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten JayapuraKeuangan Daerah

PERMEN Kementerian Keuangan 246/PMK.01/2011
28 Des 2011
Tidak Berlaku

Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan

3 sumberKementerian KeuanganAparatur Negara

POJK 39/2025
22 Des 2025

Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

3 sumberOtoritas Jasa KeuanganJasa Keuangan

UU 4/2023
12 Jan 2023

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

+3 sumber

POJK 63/POJK.05/2016
27 Des 2016

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-bank

3 sumberOtoritas Jasa KeuanganJasa KeuanganPerbankan

PERMEN Kementerian Keuangan 214/PMK.01/2011
14 Des 2011

Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan

3 sumberKementerian KeuanganKeuangan NegaraAparatur Negara

PERMEN Kementerian Keuangan 41/PMK.01/2011
4 Mar 2011
Tidak Berlaku

Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan

3 sumberKementerian KeuanganAparatur NegaraKeuangan Negara

UU 1/2022
5 Jan 2022

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

3 sumberPemerintahan Daerah

PP 60/2000
26 Jul 2000

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993

3 sumberAparatur Negara

PP 18/1993
8 Mar 1993

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1992

3 sumberAparatur Negara

PP 59/2000
26 Jul 2000

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993

3 sumberAparatur Negara

PP 16/1993
8 Mar 1993

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1992

3 sumberAparatur Negara

POJK 30/2024
23 Des 2024

Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan

3 sumberOtoritas Jasa KeuanganKorporasi & Badan Usaha

POJK 1/POJK.03/2022
6 Jan 2022
Tidak Berlaku

Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

3 sumberOtoritas Jasa Keuangan

POJK 62/POJK.05/2015
29 Des 2015
Tidak Berlaku

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Pojk.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

3 sumberOtoritas Jasa KeuanganJasa Keuangan

POJK 5/2023
6 Apr 2023
Tidak Berlaku

Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

3 sumberOtoritas Jasa KeuanganJasa KeuanganKorporasi & Badan Usaha

POJK 30/POJK.05/2020
29 Apr 2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

3 sumberOtoritas Jasa KeuanganJasa Keuangan

POJK 48/2024
31 Des 2024

Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

3 sumberOtoritas Jasa KeuanganJasa KeuanganKorporasi & Badan Usaha

PP 20/1993
8 Mar 1993
Tidak Berlaku

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1992

3 sumberPerbankanAparatur Negara

PP 76/2000
4 Sep 2000

Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat Lain yang Kedudukannya atau Pengangkatannya Setingkat atau Disetarakan dengan Menteri Negara

3 sumberPertahananAparatur Negara