Satu ArsipSatu ArsipDirektori Peraturan

Cari peraturan

2.139 peraturan ditemukan untuk “pemilihan umum”

Menampilkan102050dari 2.139 peraturan

PERMEN Kementerian Komunikasi dan Informatika 11/PER/M.KOMINFO/2/2009
4 Feb 2009
Tidak Berlaku

Kampanye Pemilihan Umum melalui Jasa Telekomunikasi

1 sumberKementerian Komunikasi dan InformatikaPemilu & PolitikDigital & Telekomunikasi

PERBAN Mahkamah Konstitusi 3/2018
4 Okt 2018
Tidak Berlaku

Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

1 sumberMahkamah KonstitusiKonstitusi & Dasar NegaraPemilu & Politik

PERBAN Mahkamah Konstitusi 2/2018
4 Okt 2018
Tidak Berlaku

Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1 sumberMahkamah KonstitusiPemerintahan DaerahKonstitusi & Dasar Negara

PKPU 2/2010
Tidak Berlaku

Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009

1 sumberKomisi Pemilihan UmumKonstitusi & Dasar NegaraPemilu & Politik

PERBAN Mahkamah Konstitusi 3/2014
17 Apr 2014
Tidak Berlaku

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1 sumberMahkamah KonstitusiKonstitusi & Dasar NegaraPemerintahan Daerah

PKPU 1/2010
26 Jan 2010
Tidak Berlaku

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008

1 sumberKomisi Pemilihan UmumPemerintahan DaerahKelembagaan Negara

PERWALI Kota Yogyakarta 27/2014
5 Jun 2014
Tidak Berlaku

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Yogyakarta

1 sumberKota YogyakartaPemilu & Politik

PERWALI Kota Yogyakarta 36/2008
29 Jul 2008
Tidak Berlaku

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 di Kota Yogyakarta

1 sumberKota YogyakartaKonstitusi & Dasar NegaraPemerintahan Daerah

PERWALI Kota Yogyakarta 43/2013
20 Jun 2013

Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Sekretaris Kantor Pemilihan Umum/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Camat dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

1 sumberKota YogyakartaPemerintahan DaerahAparatur Negara

PERWALI Kota Yogyakarta 9/2012
7 Feb 2012
Tidak Berlaku

Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Sekretaris Kantor Pemilihan Umum/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Camat dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

1 sumberKota YogyakartaPemerintahan DaerahAparatur Negara

KEPPRES 10/1972
23 Feb 1972

Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia dan Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat

1 sumberPemilu & Politik

PERMA 2/2018
4 Apr 2018

Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

1 sumberPemilu & PolitikHukum Pidana

PERMA 4/2017
18 Okt 2017

Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung

1 sumberPemilu & PolitikPeradilan & Profesi Hukum

PERMA 3/2014
9 Jun 2014

Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

1 sumberPemilu & PolitikHukum Pidana

PERMA 6/2017
18 Okt 2017

Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara

1 sumberPeradilan & Profesi HukumPemilu & Politik

PERBAN Mahkamah Konstitusi 5/2018
4 Okt 2018

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

1 sumberMahkamah KonstitusiPemilu & Politik

PERBAN Mahkamah Konstitusi 4/2018
4 Okt 2018
Tidak Berlaku

Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

1 sumberMahkamah KonstitusiPemilu & PolitikPeradilan & Profesi Hukum

PERMEN Kementerian Dalam Negeri 44/2007
12 Sep 2007
Tidak Berlaku

Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1 sumberKementerian Dalam NegeriPemilu & Politik

PERBAN Mahkamah Konstitusi 2/2019
21 Mei 2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

1 sumberMahkamah KonstitusiPemilu & PolitikPeradilan & Profesi Hukum

PERBAN Mahkamah Konstitusi 1/2019
27 Apr 2019

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

1 sumberMahkamah KonstitusiPemilu & PolitikPeradilan & Profesi Hukum