Cari peraturan
PERBAN Mahkamah Konstitusi 1/2024
18 Mar 2024
Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
PERBAN Mahkamah Konstitusi 5/2023
3 Feb 2023
Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
PERBAN Mahkamah Konstitusi 6/2018
4 Okt 2018
Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Alam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden
PERBUP Kabupaten Tanah Bumbu 2/2013
Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu
PERBUP Kabupaten Kuningan 298/2022
7 Sep 2022
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024
PERWALI Kota Banjarmasin 6/2024
2 Jan 2024
Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah di Kota Banjarmasin
KEPPRES 4/1970
15 Jan 1970
Tidak Berlaku
Pembentukan Badan Perbekalan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum
KEPPRES 5/1970
19 Jan 1970
Tidak Berlaku
Pembentukan Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat
KEPPRES 6/1991
6 Feb 1991
Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
KEPPRES 33/2011
2 Des 2011
Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
KEPPRES 68/1970
27 Okt 1970
Penjelenggaraan Kampanje Pemilihan Umum
KEPPRES 212/1968
29 Jun 1968
Pengangkatan Brigadir Jenderal TNI, Yusuf Singadikane sebagai Sekretaris Proyek Pemilihan Umum
KEPPRES 83/1971
3 Des 1971
Penetapan Djumlah Anggota Tambahan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Utusan Daerah atas Hasil Pendaftaran Djumlah Penduduk Warga Negara Indonesia pada Saat Dilangsungkan Pemilihan Umum 1971
KEPPRES 28/1970
11 Apr 1970
Menunjuk Menteri Dalam Negeri Ketua Lembaga Pemilihan Umum Indonesia untuk atas Nama Presiden Republik Indonesia Mengangkat Mengambil Sumpah Anggota-Anggota Panitia Pemilihan Umum Indonesia
KEPPRES 20/1976
6 Apr 1976
Tata Cara Penelitian dan Penilaian terhadap Warga Negara Republik Indonesia yang Terlibat dalam G.30.S/PKI Golongan C yang Dapat Dipertimbangkan Penggunaan Hak Memilihnya, serta Pengesahannya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977
KEPPRES 215/1962
15 Jun 1962
Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Negara Peninjauan Kembali Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan II
KEPPRES 26/1991
2 Jul 1991
Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tahun 1992
PKPU 13/2012
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
PERBUP Kabupaten Ende 14/2024
27 Mar 2024
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat KPU, Pejabat Bawaslu, Aparatur Sipil Negara serta Tenaga Sipil Lainnya di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kabupaten Kuantan Singingi 5/2011
11 Mar 2011