Satu ArsipSatu ArsipDirektori Peraturan

Cari peraturan

35.241 peraturan ditemukan untuk “keuangan daerah”

Menampilkan102050dari 35.241 peraturan

PP 48/1980
27 Des 1980

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya

2 sumberAparatur Negara

PP 38/2006
14 Nov 2006
Tidak Berlaku

Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi beserta

3 sumberPeradilan & Profesi HukumAparatur Negara

PERBAN Badan Pemeriksa Keuangan 1/2026
10 Apr 2026

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

2 sumberBadan Pemeriksa KeuanganKeuangan Negara

PERBAN Badan Pemeriksa Keuangan 1/2007
1 Jan 2007
Tidak Berlaku

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

2 sumberBadan Pemeriksa KeuanganKeuangan Negara

PERMEN Kementerian Keuangan 256/PMK.05/2015
31 Des 2015
Tidak Berlaku

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

1 sumberKementerian KeuanganKeuangan Negara

KEPMEN Kementerian Keuangan 424/KMK.06/2003
30 Sep 2003
Tidak Berlaku

Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

2 sumberKementerian KeuanganKorporasi & Badan UsahaJasa Keuangan

UU 7/1978
18 Des 1978

Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

2 sumberAparatur Negara

UU 11/1980
27 Okt 1980

Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

2 sumberAparatur NegaraHukum Pidana

PP 52/1992
17 Sep 1992

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985

3 sumberAparatur Negara

PP 12/1980
13 Mar 1980

Tunjangan Penghargaan Bekas Ketua/Bekas Wakil Ketua/Bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan/Dewan Pengawas Keuangan yang Diangkat Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 serta Janda/Dudanya

2 sumberKelembagaan NegaraKeuangan Negara

PERMEN Kementerian Keuangan 275/PMK.05/2014
31 Des 2014

Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia

2 sumberKementerian KeuanganPelayanan Publik & Tata Kelola

POJK 30/2025
2 Des 2025

Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

2 sumberOtoritas Jasa KeuanganRiset & Ilmu Pengetahuan

POJK 23/2024
29 Nov 2024

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

2 sumberOtoritas Jasa KeuanganPerbankanJasa Keuangan

SEBI 16/12/DPAU/2014
22 Jul 2014
Tidak Berlaku

Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dalam Rangka Keuangan Inklusif melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu

1 sumber

SEOJK Otoritas Jasa Keuangan 2/SEOJK.05/2016
23 Feb 2016

Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah

2 sumberOtoritas Jasa KeuanganJasa KeuanganKesehatan

KEPPRES 202/1953
14 Des 1953

Perjalanan Menteri Keuangan ke Luar Negeri dalam Rangka Perbaikan Ekonomi dan Keuangan Negara

2 sumberKeuangan Negara

POJK 17/POJK.03/2014
19 Nov 2014

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan

2 sumberOtoritas Jasa Keuangan

POJK 26/2023
22 Des 2023

Pengguna Standar Akuntansi Keuangan Internasional di Pasar Modal

2 sumberOtoritas Jasa KeuanganPasar Modal

POJK 34/POJK.03/2018
28 Des 2018

Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

2 sumberOtoritas Jasa KeuanganJasa Keuangan

POJK 26/POJK.03/2015
11 Des 2015

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan

2 sumberOtoritas Jasa Keuangan