Cari peraturan
PERMEN Kementerian Keuangan 01/PMK.07/2012
Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012
KEPDIRJEN Mineral dan Batubara 472.K/20.01/DDJP/1998
Pemberian Izin Pemindahan Kuasa Pertambangan
SEDIRJEN Mineral dan Batubara 450/291/DJP/1996
Tidak Menerima/Memproses Permohonan Kuasa Pertambangan
SEDIRJEN Mineral dan Batubara 02.EK/80/DJP/1996
Penyempurnaan Surat Edaran Ditjen Pertambangan Umum
SEDIRJEN Mineral dan Batubara 01.E/80/DJP/1999
Kewajiban Pembayaran Iuran Pertambangan bagi Pemegang Sipp/Kp/KK/Pkp2b
KEPDIRJEN Mineral dan Batubara 147.K/20/DJP/2000
Penerapan Standar Bidang Pertambangan Sub Bidang Pertambangan Umum
KEPDIRJEN Mineral dan Batubara 0228.K/40/DJG/2003
Kompentensi Pengawas Operasional pada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Panas Bumi
KEPDIRJEN Mineral dan Batubara 697.K/29/DDJP/1996
Penataan Batas Wilayah Pertambangan antara KP/KK/PKP2B Bidang Pertambangan Umum
KEPDIRJEN Mineral dan Batubara 002.K/42.02/DJG/2004
Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Bidang Gelogi dan Pertambangan
SEDIRJEN Mineral dan Batubara 06.EK/29/DJP/1996
Pemegang Kuasa Pertambangan yang Mengajukan Perpanjangan atau Peningkatan Diwajibkan Mendapatkan Peta dari Upipwp
KEPDIRJEN Mineral dan Batubara 436.K/25.04/DJP/1999
Tata Cara Permohonan Perubahan Status Kuasa Pertambangan Menjadi Kontrak Karya di Pulau Jawa
SEDIRJEN Mineral dan Batubara 04.E/30/DJB/2014
Pembinaan dan Pengawasan Penataan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi
PERDIRJEN Mineral dan Batubara 216 K/30/DJB/2014
Tata Cara pPrmohonan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara
KEPDIRJEN Mineral dan Batubara 001.K/42.02/DJG/2004
Persyaratan dan Tata Cara Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompentensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Gelogi dan Pertambangan
KEPDIRJEN Mineral dan Batubara 154.K/27/DDJP/1996
Tata Cara Pencadangan Wilayah Kuasa Pertambangan (Kp), Kontrak Karya (Kk), dan Kontrak Karya Batubara (KKB)
KEPDIRJEN Mineral dan Batubara 933.K/20.01/DDJP/1999
Penugasan kKpada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi untuk Memberikan Rekomendasi Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)
KEPDIRJEN Mineral dan Batubara 247.K/20.01/DDJP/1999
Pemberian Izin Pengiriman Contoh Batubara kepada Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Pemegang Kuasa Pertambanhgan Batubara
SEDIRJEN Mineral dan Batubara 07.EK/29/DJP/1996
Pembebasan dari Kewajiban Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan bagi Koperasi yang Dibentuk oleh Penduduk Setempat dalam Rangka Permohonan Kuasa Pertambangan
KEPDIRJEN Mineral dan Batubara 338.K/861/DDJP/1996
Penambahan Ketentuan pada Angka 3 Diktum Pertama Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor: 155.K/Ddjp/1996 tentang Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan
SEDIRJEN Mineral dan Batubara 01.E/20.01/DJP/1999