Cari peraturan
PP 63/2001
13 Sep 2001
Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
PP 50/1998
13 Apr 1998
Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
PP 9/1996
14 Feb 1996
Tidak Berlaku
Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV
PERPRES 11/2021
2 Feb 2021
Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar
PERPRES 82/2015
15 Jul 2015
Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara
KEPPRES 64/2000
8 Mei 2000
Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang Semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali
KEPPRES 47/1997
1 Nov 1997
Tidak Berlaku
Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang Semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali
KEPPRES 5/1998
10 Jan 1998
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang Semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali
PERMEN Kementerian Badan Usaha Milik Negara PER-09/MBU/07/2015
3 Jul 2015
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
PERMEN Kementerian Badan Usaha Milik Negara PER-10/MBU/2012
24 Jul 2012
Tidak Berlaku
Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara
PERMEN Kementerian Badan Usaha Milik Negara PER-02/MBU/2010
23 Jul 2010
Tidak Berlaku
Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara
PERMEN Kementerian Badan Usaha Milik Negara PER-08/MBU/05/2021
27 Mei 2021
Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
PERMEN Kementerian Badan Usaha Milik Negara PER-9/MBU/08/2020
8 Sep 2020
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
PERMEN Kementerian Badan Usaha Milik Negara PER-04/MBU/06/2020
6 Jul 2020
Tidak Berlaku
Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
PERMEN Kementerian Keuangan 136/PMK. 03/2012
16 Agu 2012
Tidak Berlaku
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
PP 14/1992
17 Mar 1992
Tidak Berlaku
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
PP 12/1996
14 Feb 1996
Tidak Berlaku
Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan X dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII
PP 7/1996
14 Feb 1996
Tidak Berlaku
Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II
PP 8/1996
14 Feb 1996
Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IV, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan V, Menjadi PT Perkebunan Nusantara III
PP 101/2021
1 Okt 2021