Cari peraturan

Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1 sumberKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatKeuangan DaerahPekerjaan Umum & Konstruksi

Istilah cocok pada subjek

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 sumberKabupaten PekalonganPajak & RetribusiPertanahan & Tata Ruang

Istilah cocok pada subjek

Organisasi, Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon

1 sumberKabupaten CirebonKelembagaan NegaraPertanahan & Tata Ruang

Istilah cocok pada subjek

Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol

1 sumberKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPekerjaan Umum & Konstruksi

Istilah cocok pada subjek

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang Dibiayai oleh Badan Usaha

1 sumberKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPekerjaan Umum & KonstruksiKorporasi & Badan Usaha

Istilah cocok pada subjek

Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang Dibiayai oleh Badan Usaha

1 sumberKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPekerjaan Umum & KonstruksiKorporasi & Badan Usaha

Istilah cocok pada subjek

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

1 sumberProvinsi Sumatera BaratKelembagaan NegaraPertanahan & Tata Ruang

Istilah cocok pada subjek

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

1 sumberKabupaten WonosoboKelembagaan NegaraPertanahan & Tata Ruang

Istilah cocok pada subjek

Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha D Bidang Pekerjaan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

1 sumberKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPemerintahan DaerahPelayanan Publik & Tata Kelola

Istilah cocok pada subjek

Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum

1 sumberKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPekerjaan Umum & Konstruksi

Istilah cocok pada subjek

Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan

1 sumberKabupaten Lampung SelatanKelembagaan NegaraPertanahan & Tata Ruang

Istilah cocok pada subjek

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi

1 sumberKabupaten BekasiKelembagaan NegaraPertanahan & Tata Ruang

Istilah cocok pada subjek

Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

2 sumberKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPekerjaan Umum & Konstruksi

Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design And Build)

2 sumberKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPekerjaan Umum & Konstruksi

Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia

2 sumberKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPekerjaan Umum & Konstruksi

Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design And Build)

2 sumberKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPekerjaan Umum & Konstruksi

Standar Susunan Tenaga Ahli untuk Pengawasan Pekerjaan Konstruksi melalui Penyedia Jasa

1 sumberKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatAparatur NegaraPekerjaan Umum & Konstruksi

Perjanjian antara Penyedia Jasa dengan Sub Penyedia Jasa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi

1 sumberKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPekerjaan Umum & Konstruksi

Pedoman Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1 sumberKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPengadaan PemerintahPekerjaan Umum & Konstruksi

Pedoman Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) Dalam Pengadaan Jasa Konsultansi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tarif Retribusi Pelayanan Laboratorium Penguji Material Milik Dinas Pekerjaan Umum

1 sumberKabupaten Tanah LautPekerjaan Umum & KonstruksiPajak & Retribusi

Tarif Retribusi Pelayanan Laboratorium Penguji Material Milik Dinas Pekerjaan Umum