Cari peraturan
PERBUP Kabupaten Semarang 36/2012
2 Mar 2012
Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pejabat Negara dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
PERWALI Kota Balikpapan 30/2013
22 Nov 2013
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Balikpapan Tahun 2012-2016
PERWALI Kota Semarang 32/2012
14 Nov 2012
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Semarang Tahun 2012-2014
PERWALI Kota Jambi 8/2015
30 Mar 2015
Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Ad-PPK) Kota Jambi Tahun 2015
PERWALI Kota Cirebon 56/2011
15 Des 2011
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Cirebon Tahun 2012 – 2017
PERWALI Kota Sukabumi 19/2010
25 Okt 2010
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Sukabumi Tahun 2010 - 2013
PERWALI Kota Magelang 33/2007
28 Des 2007
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Magelang Tahun 2007-2010
PERWALI Kota Kotamobagu 27/2015
21 Sep 2015
Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2015
PERWALI Kota Pekalongan 30/2013
16 Sep 2013
Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Pekalongan
PERPU 24/1960
9 Jun 1960
Tidak Berlaku
Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
PERMEN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 60/2012
13 Sep 2012
Tidak Berlaku
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
PERMEN Kementerian Hukum dan HAM 29/2019
29 Okt 2019
Tidak Berlaku
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERMEN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 10/2019
21 Jun 2019
Tidak Berlaku
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
PERMEN Kementerian Hukum dan HAM 6/2020
14 Feb 2020
Tidak Berlaku
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERMA 5/2014
31 Des 2014
Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
UU 28/1999
19 Mei 1999
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KEPPRES 54P/2019
17 Mei 2019
Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023
INPRES 5/2004
9 Des 2004
Percepatan Pemberantasan Korupsi
PERMEN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2/2012
5 Jul 2012
Tidak Berlaku
Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
INPRES 10/2016
22 Sep 2016