Satu ArsipSatu ArsipDirektori Peraturan

Cari peraturan

823 peraturan ditemukan untuk “penerimaan negara bukan pajak”

Menampilkan102050dari 823 peraturan

PERMEN Kementerian Keuangan 99/PMK.06/2006
19 Okt 2006
Tidak Berlaku

Modul Penerimaan Negara

3 sumberKementerian Keuangan

Istilah cocok pada subjek

PERMEN Kementerian Keuangan 145/PMK.05/2011
5 Sep 2011

Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara

3 sumberKementerian Keuangan

Istilah cocok pada subjek

PERBAN Badan Informasi Geospasial 16/2021
30 Jun 2021

Besaran Tarif Jasa Pelatihan Informasi Geospasial di Badan Informasi Geospasial

+3 sumberBadan Informasi GeospasialPelayanan Publik & Tata Kelola

Istilah cocok pada subjek

PERBKN 4/2017
3 Apr 2017

Tata Cara Pembayaran Penerimaaan Negara Bukan Pajak dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

3 sumberBadan Kepegawaian NegaraAparatur NegaraPajak & Retribusi

Istilah cocok pada subjek

PERBKN 3/2017
24 Mar 2017

Tata Cara Pembayaran Penerimaaan Negara Bukan Pajak dalam Penyelenggaraan Seleksi Calon Mahasiswa Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas Tahun 2017 dengan Metode Computer Assisted Test (Cat) Badan Kepegawaian Negara

3 sumberBadan Kepegawaian NegaraAparatur NegaraPajak & Retribusi

Istilah cocok pada subjek

PP 86/2021
19 Agu 2021

Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai

+3 sumber

Istilah cocok pada subjek

PP 28/1988
27 Des 1988
Tidak Berlaku

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Dilakukan oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Disamping yang Dilakukan oleh Pemborong

3 sumberPajak & Retribusi

Istilah cocok pada subjek

PERBAN Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam 15/2024
30 Des 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

2 sumberBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas BatamPNBP & Tarif LayananKorporasi & Badan Usaha

Istilah cocok pada subjek

UU 11/1958
18 Mar 1958

Kenaikan Tarip Uang Rambu

3 sumber

Istilah cocok pada subjek

PP 78/2008
24 Des 2008

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset

+3 sumberBUMN & BUMDKorporasi & Badan Usaha

Istilah cocok pada subjek

PERMEN Kementerian Hukum dan HAM 9/2020
3 Apr 2020

Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika terhadap Pelayanan Keimigrasian

2 sumberKementerian Hukum dan HAMKeimigrasianMoneter & Sistem Pembayaran

Istilah cocok pada subjek

PERMEN Kementerian Hukum dan HAM M.HH-06.GR.01.01/2009
16 Sep 2009
Tidak Berlaku

Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban, dan Surat Perjalanan Republik Indonesia

2 sumberKementerian Hukum dan HAMKeimigrasianMoneter & Sistem Pembayaran

Istilah cocok pada subjek

PERMEN Kementerian Pemuda dan Olahraga 6/2024
8 Mei 2024
Tidak Berlaku

Pengelolaan Pendapatan dari Layanan Keolahragaan

2 sumberKementerian Pemuda dan OlahragaPemuda & Olahraga

Istilah cocok pada subjek

PERMEN Kementerian Keuangan 249/PMK.05/2010
27 Des 2010
Tidak Berlaku

Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing

3 sumberKementerian KeuanganMoneter & Sistem Pembayaran

Istilah cocok pada subjek

PERBAN Badan Tenaga Nuklir Nasional 7/2017
13 Apr 2017

Penggunaan Kembali (Reuse) dan Daur Ulang (Recycle) Zat Radioaktif Terbungkus yang Tidak Digunakan

2 sumberBadan Tenaga Nuklir Nasional

Istilah cocok pada subjek

PERMEN Kementerian Hukum dan HAM 26/2021
19 Jul 2021

Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah atas Pelayanan Jasa Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

2 sumberKementerian Hukum dan HAMKelembagaan NegaraMoneter & Sistem Pembayaran

Istilah cocok pada subjek

PERMEN Kementerian Sosial 9/2021
5 Okt 2021

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial

2 sumberKementerian SosialKelembagaan NegaraKesejahteraan Sosial

Istilah cocok pada subjek

PERMEN Kementerian Keuangan 2/PMK.05/2007
19 Jan 2007
Tidak Berlaku

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara

2 sumberKementerian Keuangan

Istilah cocok pada subjek

PERMEN Kementerian Keuangan 37/PMK.05/2007
12 Apr 2007
Tidak Berlaku

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara. Jakarta, 2007

2 sumberKementerian Keuangan

Istilah cocok pada subjek

KEPPRES 9/2023
14 Apr 2023

Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara

+3 sumberPangan & PertanianPerindustrian

Istilah cocok pada subjek