Cari peraturan

823 peraturan ditemukan untuk penerimaan negara bukan pajak

Menampilkan102050dari 823 peraturan

PERBAN Badan Pengawas Tenaga Nuklir 3/2012
19 Apr 2012

Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

3 sumberBadan Pengawas Tenaga NuklirPNBP & Tarif LayananRiset & Ilmu Pengetahuan

PERBAN Badan Pengawas Tenaga Nuklir 1/2013
5 Feb 2013

Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

3 sumberBadan Pengawas Tenaga NuklirPNBP & Tarif LayananRiset & Ilmu Pengetahuan

PERMEN Kementerian Keuangan 38/2026
12 Jun 2026

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Siber dan Sandi Negara

2 sumberKementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PERMEN Kementerian Keuangan 19/2024
26 Apr 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2 sumberKementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananPekerjaan Umum & Konstruksi

PERBAN Lembaga Penyiaran Publik Televisi 1/2024
18 Okt 2024

Besaran Variabel dalam Formula dan Tata Cara Penghitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

2 sumberLembaga Penyiaran Publik TelevisiPNBP & Tarif LayananDigital & Telekomunikasi

PERMEN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 26/2015
10 Feb 2015

Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Kegiatan Panas Bumi pada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

1 sumberKementerian Energi dan Sumber Daya MineralPNBP & Tarif LayananEnergi

PERBAN Lembaga Penyiaran Publik Televisi 1/2026
6 Mar 2026

Perubahan atas Peraturan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran Variabel dalam Formula dan Tata Cara Penghitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

2 sumberLembaga Penyiaran Publik TelevisiPNBP & Tarif LayananDigital & Telekomunikasi

SEDIRJEN Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari 5/2024
28 Okt 2024

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidu

1 sumberDirektorat Jenderal Pengelolaan Hutan LestariPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

KEPDIRJEN Direktorat Jenderal Perhubungan Udara PR-DJPU 02/2026
28 Apr 2026

Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan untuk Ruang Udara Republik Indonesia yang Pelayanannya Didelegasikan kepada Negara Lain

1 sumberDirektorat Jenderal Perhubungan UdaraPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

KEPMEN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 661/2023
21 Jun 2023

Penetapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di dalam K

1 sumberKementerian Lingkungan Hidup dan KehutananPNBP & Tarif LayananPangan & Pertanian

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 139/2023
15 Agu 2023
Tidak Berlaku

Penetapan Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 4/2023
4 Jan 2023
Tidak Berlaku

Penetapan Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 40/2024
22 Mei 2024
Tidak Berlaku

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananKelautan & Perikanan

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 13/2022
23 Feb 2022
Tidak Berlaku

Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananKelautan & Perikanan

PERMEN Kementerian Keuangan 116/PMK.04/2005
25 Nov 2005
Tidak Berlaku

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2 sumberKementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananKelembagaan Negara

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 3/2026
23 Jan 2026

Besaran Nilai Faktor E dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 81/2021
18 Sep 2021
Tidak Berlaku

Besaran Nilai Faktor E dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 85/2021
18 Sep 2021
Tidak Berlaku

Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 6/2024
2 Feb 2024

Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananKelautan & Perikanan

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 50/2022
18 Agu 2022
Tidak Berlaku

Penetapan Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi