Satu ArsipSatu ArsipDirektori Peraturan

Cari peraturan

823 peraturan ditemukan untuk “penerimaan negara bukan pajak”

Menampilkan102050dari 823 peraturan

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 80/2021
18 Sep 2021

Faktor X untuk Penghitungan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Pengadaan Es

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 26/2021
15 Apr 2021

Tim Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananKelautan & Perikanan

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 24/2020
16 Mar 2020

Besaran Faktor S dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada KKP

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 83/2021
18 Sep 2021

Harga Patokan Pengembangan Produk Biofarmakologi dan Bioteknologi dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 53/2013
21 Feb 2013

Tim Penataan Pelayanan Perizinan dan Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Sektor Perikanan Tangkap

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananPerizinan Berusaha

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 22/2004
9 Jun 2004

Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pungutan Perikanan

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananKelautan & Perikanan

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 66/2014
3 Nov 2014

Tim Penataan Perizinan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penanggulangan Illegal, Unreported, And Unregulated (IUU) Fishing

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

KEPBAN Lembaga Administrasi Negara 3/2017
9 Jan 2017

Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yangberasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsionalpada Lembaga Administrasi Negara

1 sumberLembaga Administrasi NegaraPNBP & Tarif LayananKelembagaan Negara

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 79/2021
18 Sep 2021

Klaster Pelabuhan Perikanan untuk Penghitungan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Penggunaan Tanah dalam Rangka Tugas dan Fungsi Pelabuhan Perikanan

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 84/2021
18 Sep 2021

Harga Patokan Nilai Konservasi Pemanfaatan/Peminjaman Jenis Ikan Dilindungi dari Habitat Alam dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

KEPMEN Kementerian Kesehatan HK.01.07/Menkes/898/2025
10 Sep 2025

Petunjuk Teknis Implementasi Pengelolaan Biaya Akomodasi, Uang Harian dan Transportasi atas Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Dilaksanakan di Luar Kantor Kementerian Kesehatan

1 sumberKementerian KesehatanPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 11/MEN-ELP/2000
11 Jan 2000

Penetapan Bendaharawan DIK Suplemen Instansi Pengguna Pengembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Atasan Langsung Bendaharawan Suplemen di Lingkungan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan Tahun 2000

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 54/2000
21 Feb 2000

Penetapan Bendaharawan DIK-Suplemen Instansi Pengguna Pengembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Atasan Langsung Bendaharawan DIK-Suplemen di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan Tahun 2000

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananKelembagaan Negara

KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan 83/2000
21 Mar 2000

Penetapan Bendaharawan DIK Suplemen Instansi Pengguna Pengembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Atasan Langsung Bendaharawan DIK Suplemen Instansi Pengguna Pengembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan Perikanan Patai Prigi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan Tahun 2000

1 sumberKementerian Kelautan dan PerikananPNBP & Tarif LayananKelembagaan Negara

PERMEN Kementerian Komunikasi dan Informatika 24/PER/M.KOMINFO/5/2009
25 Mei 2009
Tidak Berlaku

Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran

1 sumberKementerian Komunikasi dan InformatikaPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PERMEN Kementerian Komunikasi dan Informatika 19/PER.KOMINFO/10/2005

Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

1 sumberKementerian Komunikasi dan InformatikaPNBP & Tarif LayananDigital & Telekomunikasi

PERMEN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 1/2024
8 Jan 2024

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

1 sumberKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PERMEN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 51/2019
4 Okt 2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan

1 sumberKementerian Lingkungan Hidup dan KehutananPNBP & Tarif LayananKehutanan

PERMEN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 64/2019
11 Nov 2019

Tata Cara Pemanfaatan Kayu dan/atau Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Kegiatan Usaha Perkebunan yang Memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan

1 sumberKementerian Lingkungan Hidup dan KehutananKehutananPNBP & Tarif Layanan

PERMEN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 54/2019
29 Okt 2019

Audit Kepatuhan terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, dan Izin Sah Lainnya dalam Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu

1 sumberKementerian Lingkungan Hidup dan KehutananKehutananPNBP & Tarif Layanan