Satu ArsipSatu ArsipDirektori Peraturan

Cari peraturan

823 peraturan ditemukan untuk “penerimaan negara bukan pajak”

Menampilkan102050dari 823 peraturan

PERBAN Lembaga Penyiaran Publik Televisi 41/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022
25 Apr 2022

Besaran Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

1 sumberLembaga Penyiaran Publik TelevisiPNBP & Tarif LayananDigital & Telekomunikasi

PERMEN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3/2015
13 Feb 2015
Tidak Berlaku

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP terhadap Pihak Tertentu

2 sumberKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

PERMEN Kementerian Pertanian 3/Permentan/KU.030/1/2016
26 Jan 2016

Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Pertanian

1 sumberKementerian PertanianPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PERMEN Kementerian Keuangan 132/PMK.02/2010
14 Jun 2010

Indeks dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan Pnbp pada Badan Pertanahan Nasional

3 sumberKementerian KeuanganPertanahan & Tata Ruang

PERMEN Kementerian Keuangan 51/PMK.02/2012
3 Apr 2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan Pnbp pada Badan Pertanahan Nasional

3 sumberKementerian KeuanganPertanahan & Tata Ruang

PERMEN Badan Pengawas Tenaga Nuklir 7/2016
1 Mar 2016

Penuntasan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Badan Pengawas Tenaga NuklirPNBP & Tarif LayananRiset & Ilmu Pengetahuan

PERBAN Lembaga Administrasi Negara 25/2011
25 Okt 2011

Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Lan

Lembaga Administrasi NegaraPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

KEPMEN Kementerian Komunikasi dan Informatika 172/2024
5 Mar 2024

Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pengenaan Sanksi Denda Administratif atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat User Generated Content untuk Melakukan Pemutusan Akses

Kementerian Komunikasi dan InformatikaPNBP & Tarif LayananDigital & Telekomunikasi

PERMEN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 14/2016
Tidak Berlaku

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP terhadap Pihak Tertentu

2 sumberKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

KEPMEN Kementerian Keuangan 203/KMK.017/2000
6 Jun 2000
Tidak Berlaku

Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil-Hasil Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Kementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananKeuangan Negara

PERMEN Kementerian Sosial 183/2010

Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Sosial Republik Indonesia

Kementerian SosialPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PERMEN Kementerian Keuangan 67/PMK.02/2005
5 Agu 2005

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Kementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananKeimigrasian

PERMEN Kementerian Keuangan 231/PMK.011/2011

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energilistrik Tahun Anggaran 2011

Kementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PERBAN Lembaga Penyiaran Publik Televisi 14/2024
20 Mar 2024

Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 04/PRTR/Direksi/TVRI/2022 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan RP 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 20-03-2024

Lembaga Penyiaran Publik TelevisiPNBP & Tarif LayananDigital & Telekomunikasi

KEPMEN Kementerian Keuangan 125/KMK.017/1998
27 Feb 1998
Tidak Berlaku

Tatacara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil-Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Kementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananKeuangan Negara

KEPMEN Kementerian Keuangan 129/KMK.017/1997
31 Mar 1997

Pengelolaan dan Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dana Hasil Produksi Batu Bara

Kementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

KEPMEN Kementerian Keuangan 151/KMK.02/2005
21 Mar 2005

Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Lingkungan Departemen Keuangan

Kementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananKelembagaan Negara

KEPMEN Kementerian Keuangan 171/KMK.02/2007
28 Mar 2007

Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

KEPMEN Kementerian Keuangan 928/KMK.02/2006
27 Nov 2006

Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Arsip Nasional Republik Indonesia

Kementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananPelayanan Publik & Tata Kelola

KEPMEN Kementerian Keuangan 754/KMK.02/2006
13 Okt 2006

Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

Kementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananRiset & Ilmu Pengetahuan