Cari peraturan

176 peraturan ditemukan

Menampilkan102050dari 176 peraturan

KEPSEKJEN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan KP 163/2017
2 Feb 2017

Penggunaan Emblem Transformasi Pelayanan Berintegritas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

1 sumberSekretariat Jenderal Kementerian PerhubunganKelembagaan Negara

KEPSEKJEN Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum 91/2017
28 Feb 2017

Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 53/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

1 sumberSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan UmumAparatur NegaraKelembagaan Negara

KEPSEKJEN Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum 549/2016
29 Sep 2016
Tidak Berlaku

Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

1 sumberSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan UmumPelayanan Publik & Tata KelolaPemilu & Politik

KEPSEKJEN Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum 441/2016
26 Agu 2016

Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU RI

1 sumberSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan UmumPelayanan Publik & Tata Kelola

KEPSEKJEN Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum 406/2016
9 Agu 2016

Pedoman Pelaporan, Knowledge Sharing, dan Pendokumentasian Haasil Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan KPU

1 sumberSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan UmumPendidikan

KEPSEKJEN Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum 53/2016
26 Jan 2016

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

1 sumberSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan UmumAparatur NegaraKelembagaan Negara

KEPSEKJEN Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum 672/2015
26 Nov 2015

Pedoman Audit Operasional atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

1 sumberSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan UmumPemilu & PolitikKeuangan Daerah

KEPSEKJEN Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum 590/2015
29 Okt 2015

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tes Kompetensi dan Tes Integritas Alih Status/Pindah Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2015

1 sumberSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan UmumAparatur NegaraPemerintahan Daerah

KEPSEKJEN Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum 95/2015
4 Feb 2015

Kelas Jabatan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

1 sumberSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan UmumAparatur NegaraPemerintahan Daerah

KEPSEKJEN Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum 3/2015
8 Jan 2015

Penunjukan/Penetapan Pejabat Penguasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076

1 sumberSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan UmumPemerintahan DaerahPemilu & Politik

KEPSEKJEN Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan 232/2014
22 Mei 2014

Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Direktorat Legislasi, Analisis, dan Bantuan Hukum

1 sumberSekretariat Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganPembentukan PeraturanPelayanan Publik & Tata Kelola

KEPSEKJEN Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2549 K/SJ/2010

Pendelegasian Wewenang Penetapan Pembentukan Majelis Kode Etik dan Penjatuhan Sanksi Moral Pelanggaran Kode Etik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

1 sumberSekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralPemerintahan DaerahAparatur Negara

KEPSEKJEN Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 002.SJ/2010

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

1 sumberSekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralAparatur NegaraKelembagaan Negara

KEPSEKJEN Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 163/2009

Majelis Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal DESDM

1 sumberSekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralAparatur NegaraKelembagaan Negara

KEPSEKJEN Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan 168/2008
30 Jun 2008
Tidak Berlaku

Pedoman Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

1 sumberSekretariat Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganPembentukan PeraturanPelayanan Publik & Tata Kelola

KEPSEKJEN Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan 40/1990
26 Sep 1990
Tidak Berlaku

Pembentukan Pusat dan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan

1 sumberSekretariat Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganPembentukan PeraturanPelayanan Publik & Tata Kelola