Satu ArsipSatu ArsipDirektori Peraturan

Cari peraturan

823 peraturan ditemukan untuk “penerimaan negara bukan pajak”

Menampilkan102050dari 823 peraturan

PERDIRJEN Direktorat Jenderal Perhubungan Udara SKEP/191/VIII/2009
10 Agu 2009
Tidak Berlaku

Petunjuk Teknis Penagihan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Penerbangan

1 sumberDirektorat Jenderal Perhubungan UdaraPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

KEPMEN Kementerian Keuangan 563/KMK.06/2001
29 Okt 2001
Tidak Berlaku

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 203/KMK.017/2000 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil-Hasil Kekayaan Negara yang Dipisahkan

1 sumberKementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananKeuangan Negara

PERBAN Badan Pengawas Tenaga Nuklir 1/2016
22 Feb 2016

Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

2 sumberBadan Pengawas Tenaga NuklirPNBP & Tarif LayananRiset & Ilmu Pengetahuan

PERMEN Kementerian Keuangan 33/2026

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan

1 sumberKementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PERMEN Kementerian Keuangan 41/PMK.02/2005
6 Jun 2005
Tidak Berlaku

Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil-Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

1 sumberKementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananKeuangan Negara

PERBAN Badan Pengawas Tenaga Nuklir 137/PMK.02/2021
5 Okt 2021

Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

2 sumberBadan Pengawas Tenaga NuklirPNBP & Tarif LayananRiset & Ilmu Pengetahuan

PERBAN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan PK.14/2013
10 Sep 2013

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Badan Sar Nasional

2 sumberBadan Nasional Pencarian dan PertolonganPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PERBAN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan PK.13/2011
21 Okt 2011

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Badan Sar Nasional

2 sumberBadan Nasional Pencarian dan PertolonganPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PERMEN Kementerian Komunikasi dan Informatika 15/PER/M.KOMINFO/9/2005
30 Sep 2005
Tidak Berlaku

Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi / Universal Service Obligation

1 sumberKementerian Komunikasi dan InformatikaPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PERMEN Kementerian Komunikasi dan Informatika 24/PER/M.KOMINFO/12/2010
15 Des 2010

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/KOMINFO/102005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

1 sumberKementerian Komunikasi dan InformatikaDigital & TelekomunikasiPNBP & Tarif Layanan

PERMEN Kementerian Komunikasi dan Informatika 25/PER/M.KOMINFO/6/2009
15 Jun 2009

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

1 sumberKementerian Komunikasi dan InformatikaDigital & TelekomunikasiPNBP & Tarif Layanan

PERMEN Kementerian Keuangan 83/PMK.05/2008
28 Mei 2008

Penggunaan Anggaran yang Dananya Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2008

1 sumberKementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananPendidikan

PERBAN Badan Informasi Geospasial 5/2015
5 Feb 2015

Kriteria Pihak Tertentu dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial

1 sumberBadan Informasi GeospasialPNBP & Tarif LayananPelayanan Publik & Tata Kelola

PERMEN Kementerian Keuangan 165/PMK.03/2008
4 Nov 2008

Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik

1 sumberKementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananEnergi

PERBAN Tentara Nasional Indonesia 37/2024

Pengelolaan Dana Misi Pemeliharaan Perdamaian yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

1 sumberTentara Nasional IndonesiaPNBP & Tarif LayananPertahanan

PERMEN Kementerian Keuangan 22/PMK.02/2009

Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2009.

1 sumberKementerian KeuanganPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PERMEN Kementerian Komunikasi dan Informatika 5/P/M.KOMINFO/5/2005
17 Mei 2005
Tidak Berlaku

Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 40 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

1 sumberKementerian Komunikasi dan InformatikaPNBP & Tarif LayananDigital & Telekomunikasi

PERBAN Lembaga Penyiaran Publik Radio 5/2023
17 Mar 2023

Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

1 sumberLembaga Penyiaran Publik RadioPNBP & Tarif LayananPajak & Retribusi

PERBAN Lembaga Penyiaran Publik Televisi 1/2025
14 Jul 2025

Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

1 sumberLembaga Penyiaran Publik TelevisiPNBP & Tarif LayananDigital & Telekomunikasi

PERBAN Lembaga Penyiaran Publik Televisi 4/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022
25 Apr 2022

Besaran, Bersyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan RP0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

1 sumberLembaga Penyiaran Publik TelevisiPNBP & Tarif LayananDigital & Telekomunikasi